Skip to main content
x

Anti-corruption Policy

Wika Logo Innovation and Trust

 

POKOK-POKOK KEBIJAKAN ETIKA BERUSAHA, ANTI KORUPSI DAN DONASI

Pedoman Perilaku merupakan sekumpulan norma, nilai serta tindak perbuatanyang diyakini oleh suatu kelompok sebagai suatu standar perilaku yang ideal bagi Perusahaan. Perusahaan wajib memiliki Pedoman Perilaku untuk mengatur pola hubungan yang sehat dan beretika diantara seluruh jajaran Perusahaan dan dengan Pemangku Kepentingan Perusahaan, untuk mendukung Penerapan GCG. Perilaku yang ideal tersebut wajib dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini jajaran Perusahaan sesuai dengan budaya Perusahaan. Perusahaan selalu mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan segenap aktivitas usahanya sesuai dengan visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan yang dimiliki melalui implementasi Etika Bisnis dan Etika Perilaku.

1. Keterlibatan Politik

  • Tidak ada dana atau aset Perusahaan yang boleh digunakan untuk kontribusi partai politik atau calon partai politik. Larangan ini meliputi tidak hanya secara kontribusi langsung tetapi juga bantuan tidak langsung atau dukungan melalui pemberian barang-barang atau jasa atau perlengkapan untuk tujuan penggalangan dana politik atau tujuan kampanye lainnya. Penerapan larangan hanya untuk penggunaan dana atau aset Perusahaan untuk tujuan politik dan tidak diartikan untuk mengecilkan pegawai dari kontribusi pribadi kepada calon atau partai politik yang dipilih.

  • Dewan Komisaris, Direksi, manajemen dan pegawai mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur keterlibatan Perusahaan dan pegawai dalam urusan politik. Mereka tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik.

  • Perusahaan melarang seseorang melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

2. Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Donasi

  • Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perusahaan dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat Negara atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

  • Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perusahaan dilarang menerima sesuatu untuk kepentingannya, baik langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

  • Kepatuhan Terhadap Peraturan

    1. Organ Perusahaan dan karyawan Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan.

    2. Perusahaan harus melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

  • Pelaporan Atas Pelanggaran dan Perlindungan Bagi Pelapor

    1. Direksi berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran terhadap etika bisnis dan Panduan Perilaku Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, diproses secara wajar dan tepat waktu.

    2. Perusahaan harus menyusun peraturan yang menjamin perlindungan terhadap individu yang melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis, Panduan Perilaku Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

  • Benturan Kepentingan

    1. Benturan Kepentingan didefinisikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan Organ Utama Perusahaan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi) memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan, sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perusahaan secara objektif.

    2. Benturan kepentingan ini dapat terjadi karena Organ Perusahaan melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan baik oleh Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Pedoman Perilaku Perusahaan.

    3. Benturan kepentingan ini dapat melibatkan jajaran WIKA Beton dan Perusahaan Anak.

    4. Untuk menjaga independensi dalam pelaksanakan peran/fungsi Organ Utama Perusahaan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi), maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

      • Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan yang bersangkutan, selain gaji dan fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditentukan oleh RUPS.

      • Dilarang memangku jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

      • Tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

      • Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dalam pembuatan suatu keputusan, maka yang bersangkutan harus mundur dari proses pengambilan keputusan tersebut.

      • Larangan hubungan keluarga sebagaimana tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.